Sapu Bersih Praktik Korupsi, Pemkab Karawang Gelar Road Show Pakta Integritas ASN
KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus memperketat pengawasan internal guna melahirkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional. Langkah konkret ini diwujudkan melalui rangkaian road show penandatanganan pakta integritas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpusat di Gedung Pemda 2 Karawang.
Agenda strategis ini melengkapi berbagai instrumen pencegahan rasuah yang tengah digalakkan pemerintah daerah, seperti penguatan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Komitmen Moral Lintas Dinas
Sesi penandatanganan kali ini berfokus pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP).
Sebelumnya, gerakan moral ini telah diinisiasi langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, bersama ratusan abdi negara di Plaza Pemda Karawang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas formalitas tahunan di atas kertas, melainkan janji moral yang wajib diimplementasikan dalam kerja nyata.
“Pakta integritas ini merupakan komitmen moral seluruh ASN untuk bekerja dengan jujur, profesional, dan bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Asep Aang pada Senin (18/5/2026).
Membangun Budaya Kerja Akuntabel
Asep Aang juga mengingatkan bahwa penegakan integritas tidak mengenal kasta jabatan. Mulai dari jajaran pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, hingga staf pelaksana memikul tanggung jawab yang setara dalam menjaga muruah instansi dan meningkatkan mutu pelayanan publik.
Melalui program road show ke berbagai OPD ini, Pemkab Karawang optimistis mampu mengikis potensi penyimpangan jabatan sekaligus memperkuat fondasi budaya kerja yang akuntabel di setiap lini pemerintahan daerah.





Tinggalkan Balasan