KARAWANG – Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengajak kalangan pengusaha di Kabupaten Karawang untuk semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam mendukung penyerapan tenaga kerja serta pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Aep saat menghadiri kegiatan Member Gathering Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Karawang yang digelar di Swiss-Belhotel Karawang, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan itu mengangkat tema “Memahami Regulasi Ketenagakerjaan Untuk Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan.”

Dalam kesempatan tersebut, Aep menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang berencana mengirimkan surat resmi kepada APINDO Karawang menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang pada September mendatang.

Surat tersebut akan berisi ajakan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Karawang untuk ikut berpartisipasi dalam program penyerapan tenaga kerja, salah satunya melalui kegiatan Job Fair.

Menurut Aep, program tersebut akan lebih difokuskan untuk membantu masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1, 2, dan 3 agar memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan.

“Kami akan bersurat secara resmi kepada APINDO Karawang. Kami ingin perusahaan-perusahaan di Karawang turut berkolaborasi dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya untuk masyarakat kita yang masuk desil 1, 2, dan 3,” ujar Aep.

Ia menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha memiliki peran penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan harmonis sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Karawang tetap kondusif.

Aep menambahkan, pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pelaku usaha. Sebagai timbal balik, perusahaan diharapkan turut memberikan kontribusi sosial yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Kita ingin hubungan industrial di Karawang ini berjalan harmonis. Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan, dan kami berharap industri juga turut memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat kita,” katanya.

Lebih lanjut, Aep menegaskan bahwa keberlangsungan investasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga bersama. Pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan iklim usaha yang positif, sementara perusahaan diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

“Investasi harus kita jaga bersama. Pemerintah punya kewajiban menciptakan iklim yang baik, sementara dunia usaha juga diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Karawang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua APINDO Karawang Abdul Syukur mengatakan Member Gathering tersebut menjadi sarana bagi para pengusaha untuk memperbarui pemahaman mengenai berbagai regulasi ketenagakerjaan yang terus berkembang.

Sejumlah aturan menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut, antara lain Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerjaan alih daya serta perkembangan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Kegiatan ini menjadi ruang untuk membedah regulasi ketenagakerjaan yang berkembang sekaligus memperbarui wawasan hukum bagi para pengusaha,” kata Abdul Syukur.

Selain membahas regulasi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat jejaring antaranggota APINDO sekaligus meningkatkan komunikasi antara dunia usaha dengan pemerintah daerah.

Menurut Abdul Syukur, hubungan yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas iklim investasi di Kabupaten Karawang.

“Hubungan industrial yang harmonis membutuhkan sinergi, keadilan, dan komitmen bersama. Hal ini penting agar investasi tetap berjalan dan pada saat yang sama kesejahteraan masyarakat juga dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidang ketenagakerjaan, antara lain Firman Desa selaku Kepala Bidang Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat serta Subchan Gatot, Ketua Komite Pengupahan Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO.

Melalui forum tersebut, para pelaku usaha diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja di Kabupaten Karawang.