KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kondisi pelik yang tengah menghimpit fiskal daerahnya. Ia menyebutkan bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggak utang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bank Jabar Banten (BJB) dengan total mencapai lebih dari Rp3,6 triliun.

Dedi menegaskan bahwa macetnya piutang ini menjadi beban yang sangat berat bagi pembangunan di Jawa Barat. Dana yang seharusnya bisa diputar untuk kepentingan masyarakat luas kini justru “tertahan” di berbagai perusahaan pelat merah tersebut.

Beban Berat di Tengah Keterbatasan Dana “Salah satu beban bagi Jawa Barat adalah BUMN yang meminjam uang tapi belum juga membayar. Ini beban, Pak. Sudah kondisi keuangan Pemprov Jabar sedang terbatas, malah uangnya dipinjam,” cetus Dedi dalam diskusi mengenai Danantara di Bandung, Kamis.

Berdasarkan data yang dipaparkan Dedi, terdapat sembilan entitas BUMN beserta anak usahanya yang tercatat memiliki kewajiban finansial yang belum diselesaikan, yakni:

  1. PT Kimia Farma: Menunggak lebih dari Rp950 miliar.

  2. PT Wijaya Karya: Memiliki tanggungan sebesar Rp511 miliar.

  3. PT Wijaya Karya (pos lainnya): Mencatat utang senilai Rp278 miliar.

  4. PT Rajawali Nusindo: Berutang lebih dari Rp403 miliar.

  5. PT PP Semarang Demak: Memiliki kewajiban sebesar Rp239 miliar.

  6. PT Phapros: Mencatat tunggakan di atas Rp98 miliar.

  7. PT Perikanan Indonesia: Memiliki utang lebih dari Rp96 miliar.

  8. PT Waskita Karya: Tercatat berutang senilai Rp91 miliar lebih.

  9. PT Barata Indonesia: Memiliki tanggungan sebesar Rp89 miliar lebih.

Meski melayangkan kritik tajam terhadap piutang yang macet ini, Dedi memberikan pengecualian terhadap BUMN yang bergerak di sektor lahan, seperti PTPN dan Perhutani. Ia berharap pengungkapan data ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk segera melunasi kewajiban mereka demi kelancaran pembangunan di Jawa Barat.