KARAWANG – Ribuan massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Barat mengepung area PT Pertiwi Lestari di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Senin (6/4/2026). Aksi besar ini dipicu oleh kemarahan atas dugaan penganiayaan terhadap putri Kepala Desa yang juga perangkat desa, serta persoalan penyerobotan lahan kas desa.

Aksi solidaritas ini dipimpin langsung oleh Ketua Apdesi Jawa Barat, Sukarya WK, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Wanasari. Suasana di lapangan sempat menegang saat massa menuntut pertanggungjawaban dari pihak manajemen perusahaan.

Kronologi Insiden Pemukulan

Dalam pertemuan tersebut, Sukarya memaparkan bahwa insiden bermula sekitar sepekan lalu saat pihak desa berniat melakukan dialog baik-baik setelah dua surat resmi mereka tidak ditanggapi perusahaan. Namun, rombongan perangkat desa justru dihadang oleh oknum keamanan tanpa atribut resmi.

Dalam kondisi memanas tersebut, putri Sukarya dikabarkan menjadi korban pemukulan di depan mata ayahnya sendiri.

“Anak saya dipukul di depan saya sendiri. Rekamannya ada. Kalau ini terjadi pada bapak-bapak sekalian, bagaimana reaksinya,” tegas Sukarya di hadapan massa, Senin (6/4/2026).

Dua Tuntutan Utama Massa Apdesi

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi, terdapat dua poin utama yang menjadi tuntutan ribuan aparatur desa tersebut:

  1. Proses Hukum Kekerasan: Mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses oknum yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap perangkat desa yang dianggap mencederai kehormatan aparatur.

  2. Izin Lahan Kas Desa: Menyoroti aktivitas pemasangan kabel optik oleh perusahaan yang melintasi lahan kas desa tanpa izin resmi, yang dikabarkan telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Sukarya memperingatkan bahwa aksi ini dapat berlanjut dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Tanggapan Manajemen Perusahaan

Menanggapi tekanan massa, perwakilan manajemen PT Pertiwi Lestari, Dwi, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden yang terjadi di lapangan. Ia mengklaim bahwa tindakan oknum tersebut tidak mencerminkan prosedur resmi perusahaan.

“Kami tidak akan menghalangi proses hukum. Hal ini penting agar persoalan menjadi jelas dan berjalan secara adil,” ujar Dwi menanggapi tuntutan massa.