KARAWANG – Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, menjadi pusat gerakan strategis dalam upaya mengamankan produktivitas padi di Kabupaten Karawang. Melalui penerapan “Budaya Kompak”, para petani didorong untuk melakukan pengendalian hama penggerek batang secara serentak guna menekan risiko gagal panen, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan ini mempertemukan jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, penyuluh, kelompok tani, serta anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, H. Karsim.

Kolaborasi Serentak sebagai Kunci Keberhasilan

Kepala Dinas Pertanian Karawang, H. Rohman, M.Si., menegaskan bahwa hama penggerek batang adalah ancaman nyata bagi ketahanan pangan nasional. Ia menekankan bahwa penanganan hama tidak akan efektif jika dilakukan secara parsial atau individu.

“Pengendalian harus dilakukan secara terintegrasi dan serentak dalam satu hamparan agar hasilnya maksimal. Ini adalah gerakan bersama seluruh petani,” tegas Rohman.

Soroti Infrastruktur dan Kesejahteraan Petani

Anggota DPRD Karawang, H. Karsim, memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan. Selain masalah hama dan tikus, ia menyoroti tiga poin krusial:

  • Kualitas Pembangunan: Karsim mengkritik proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) yang kurang berkualitas sehingga justru menjadi sarang tikus.

  • Peran Ulu-ulu: Pemerintah diminta kembali memperhatikan dan memberikan honor bagi petugas pengatur air (ulu-ulu) yang berperan vital dalam irigasi sawah.

  • Distribusi Pupuk: Meski kuota pupuk ditambah 100%, pengurangan jumlah gudang distribusi dinilai menghambat sampainya pupuk ke tangan petani secara tepat waktu.

Evaluasi Modernisasi dan Target Swasembada

Dalam kesempatan tersebut, Karsim juga melontarkan kritik terkait penggunaan mesin pemanen (combine harvester) yang dinilai belum memberikan hasil seoptimal metode manual atau “gebot” yang mampu mencapai 6 ton per hektar. Ia juga menyayangkan dicabutnya subsidi untuk pupuk jenis SP 36.

Dengan luas sawah rata-rata 250 hingga 400 hektar per desa di Rawamerta, Karawang seharusnya mampu menjadi pengekspor beras, bukan justru melakukan impor.

“Tanah kita datar dan pengairan didukung Jatiluhur. Pemerintah hanya perlu membenahi manajemen dan infrastrukturnya agar Karawang benar-benar menjadi swasembada pangan,” pungkas Karsim.