KARAWANG – Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), H. Bukhori, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih serius dalam memperhatikan tata kelola dan kesejahteraan pengurus masjid di seluruh Karawang. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama puluhan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Kecamatan Telagasari di Masjid Besar Attaqwa, Kamis (30/4/2026).

Selain menginformasikan dibukanya kembali Bantuan Sarana Keagamaan (Bansara) melalui jalur aspirasi, H. Bukhori juga menyoroti pentingnya kesetaraan honor bagi para pengurus masjid yang selama ini belum tersentuh bantuan daerah secara merata.

Dorong Kesetaraan Honor untuk Bilal dan Muadzin

H. Bukhori mempertanyakan regulasi saat ini yang baru menyentuh marbot masjid melalui honor daerah. Menurutnya, elemen DKM lainnya seperti bilal dan muadzin juga memegang peranan krusial dalam syiar agama namun seringkali terlupakan.

  • Bantuan Fisik: Masyarakat dipersilakan mengajukan usulan Bansara untuk renovasi atau pembangunan musala dan majelis taklim melalui DPRD.

  • Kesejahteraan Personal: Legislator Dapil IV ini mengupayakan agar para pengurus masjid mendapatkan perhatian yang setara dengan guru ngaji, amil, dan marbot yang sudah lebih dulu menerima honor tahunan.

  • Kondisi Pelosok: Peran pemerintah sangat dibutuhkan, terutama bagi masjid-masjid di kampung pelosok yang memiliki pemasukan infak sangat terbatas.

Minimalisir Konflik Lewat Manajemen Profesional

Lebih jauh, H. Bukhori menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi para pengurus DKM. Ia tidak ingin urusan rumah ibadah justru memicu dualisme kepemimpinan hingga konflik pidana.

“Masjid harus menjadi rumah yang nyaman bagi jemaah. Inilah pentingnya menyamakan persepsi dalam tata kelola agar masjid semakin berdaya,” tegasnya.

Aspirasi DMI: Peran Pemerintah untuk Syiar Agama

Senada dengan hal tersebut, Ketua DMI Telagasari, Rudi Sugiri, menyampaikan bahwa harapan para pengurus DKM bukan sekadar soal nominal, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap syiar agama.

Rudi menjelaskan bahwa bilal dan muadzin selama ini bekerja dengan penuh keikhlasan, namun minimnya dana dari kotak amal masjid membuat kesejahteraan mereka sulit terangkat. Melalui aspirasi yang disampaikan ke DPRD, diharapkan pemerintah daerah bisa hadir memberikan dukungan yang lebih merata.