KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus membuktikan komitmennya dalam menyejahterakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lewat program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), ribuan hunian warga tidak mampu dirombak setiap tahun agar memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Karawang, Asep Hazar, memaparkan bahwa masifnya arus urbanisasi menjadikan Karawang sebagai daerah dengan intensitas pembangunan Rutilahu tertinggi kedua di tingkat nasional, tepat di bawah Kabupaten Kutai Timur.

Prioritaskan Lansia dan Kawasan Kumuh

Menurut Asep, program jaminan sosial ini menyasar beberapa kelompok masyarakat yang masuk dalam skala prioritas, mulai dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, penataan pemukiman kumuh, hingga warga lanjut usia (lansia).

“Rutilahu ini merupakan program prioritas Pak Bupati agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa menikmati hunian yang sehat, aman, dan nyaman. Selain perbaikan fisik, proses pembangunannya juga mengedepankan nilai gotong royong warga,” ungkap Asep, Jumat (26/6/2026).

Menariknya, khusus untuk kelompok lansia, Bupati Karawang turun tangan langsung dengan menghibahkan tanah pribadinya demi menyukseskan program ini, seperti yang sudah direalisasikan di wilayah Cilamaya Wetan.

Capaian dan Target Realisasi Anggaran

Pembangunan Rutilahu di Karawang dibiayai melalui kolaborasi anggaran reguler Musrenbang dan usulan legislatif (Pokir). Berikut adalah rincian capaian serta target yang dipatok Dinas PRKP:

  • Realisasi Tahun 2025: Pemkab Karawang sukses menuntaskan perbaikan 2.921 unit rumah (52% dari jalur Pokir dan 48% dari jalur reguler Musrenbang).

  • Target Tahun 2026: Di tahun berjalan ini, ditargetkan sebanyak 2.441 unit rumah akan diperbaiki dengan komposisi 65% usulan legislatif dan 35% program dinas.

Fokus Tingkatkan Sanitasi Lingkungan

Tidak hanya membenahi struktur bangunan rumah, Dinas PRKP juga bergerak masif dalam memitigasi masalah kesehatan lingkungan lewat perbaikan sanitasi.

Pada tahun 2025, Pemkab telah merampungkan pembangunan 96 unit MCK umum serta 1.565 unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD. Sementara untuk periode 2026, proyeksi penambahan difokuskan pada 45 unit MCK dan 790 unit SPALDS baru.

“Kami berharap semua program ini berjalan lancar demi mewujudkan Karawang yang maju. Kami memohon dukungan penuh dari masyarakat agar target-target ini terealisasi sesuai rencana,” pungkas Asep.