KARAWANG – Komisi III DPRD Kabupaten Karawang terus mengintensifkan pembahasan Pra Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (Pra KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Langkah ini ditempuh guna menyelaraskan deretan program pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kapasitas riil keuangan daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Indra Setiawan, menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan secara maraton dan bertahap agar seluruh usulan kegiatan dinas memiliki keterikatan yang jelas dengan arah kebijakan strategis daerah.

Kejar Target Lintas OPD Mitra Kerja

Sejumlah OPD yang menjadi mitra krusial Komisi III dijadwalkan mengikuti evaluasi rancangan anggaran ini, meliputi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pria yang akrab disapa DIS ini menjelaskan, Rapat Dengar Pendapat (RDP)bersama PRKP dan BPKAD telah bergulir. Sementara rapat koordinasi teknis bersama Dinas PUPR dijadwalkan ulang pada Jumat mendatang.

“Kami menyelaraskan program-program dinas agar benar-benar sesuai dengan RPJMD, jangan sampai ada ketidaksesuaian antara perencanaan di tingkat dinas dengan arah kebijakan daerah. PUPR kita jadwalkan susulan Jumat ini. Kendati bertepatan dengan jadwal WFH, rapat tetap dilaksanakan demi mengejar target penyelesaian sebelum dibawa ke Banggar,” tegas DIS, Rabu (22/7/2026).

Fokus Tuntaskan Persoalan Sampah TPA Jalupang dan IPLT

Dalam pembahasan Pra KUA-PPAS 2027 ini, Komisi III memberikan perhatian tajam pada sektor infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu fokus utamanya adalah penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jalupang yang kerap memicu keluhan masyarakat.

Selain penataan kawasan TPA, Komisi III secara konsisten mengawal rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di area Jalupang. Proyek IPLT saat ini telah memasuki tahap pengurukan lahan, sementara konstruksi fisik dijadwalkan mulai berjalan tahun depan dan ditargetkan rampung secara bertahap pada 2028.

  • Tahap Saat Ini: Pengurukan dan penataan lahan area Jalupang.

  • Target Pengerjaan: Pembangunan fisik bertahap 2027–2028 secara terintegrasi.

“Fokus besar kami di Komisi III tentu salah satunya penyelesaian persoalan TPA Jalupang mengingat maraknya keluhan warga soal sampah. Untuk IPLT, kita dorong pembangunannya terintegrasi langsung di area Jalupang agar pengerjaannya tuntas beriringan,” pungkas DIS.

Rekomendasi hasil pembahasan Pra KUA-PPAS ini nantinya akan diserahkan secara resmi