KARAWANG – Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Karawang mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk bergerak cepat memperbaiki sejumlah titik saluran irigasi sekunder yang rusak. Langkah ini dinilai krusial karena kerusakan infrastruktur tersebut mulai mengancam kelancaran distribusi air ke lahan pertanian warga.

Kepala DPKP Karawang, Rohman, menjelaskan adanya pembagian kewenangan yang perlu dipahami masyarakat. Pemkab Karawang hanya memiliki otoritas pada saluran irigasi tersier atau saluran kecil, sedangkan saluran sekunder sepenuhnya berada di bawah kendali BBWS.

”Kalau saluran sekunder tetap menjadi kewenangan BBWS. Makanya kami terus mendorong agar mereka segera memperbaiki saluran-saluran yang rusak,” ujar Rohman, Rabu (1/7/2026).

Kondisi Tanggul Rapuh di Bolang Telagasari

Salah satu titik kerusakan paling parah terpantau berada di wilayah Bolang Telagasari. Di lokasi tersebut, kondisi turap sudah hancur dan struktur tanggul banyak yang rapuh, sehingga tidak mampu menampung volume air secara normal.

  • Risiko Debit Air: Jika volume air dipaksakan naik, air justru meluap ke samping karena kondisi fisik saluran yang sudah tidak ideal.

  • Solusi Mutlak: Kawasan tersebut membutuhkan perbaikan struktur sekaligus normalisasi pengerukan secara menyeluruh.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat

Rohman menambahkan, Pemkab Karawang sejauh ini tetap konsisten melakukan normalisasi di saluran-saluran kecil (tersier) menggunakan alat berat yang dimiliki daerah. Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi BBWS yang saat ini sudah mulai melakukan pengerukan di beberapa area, seperti di jalur arah Pakis dan Batujaya.

Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur tani ini, DPKP Karawang terus intens melakukan koordinasi dengan pihak BBWS. Dalam waktu dekat, Pemkab akan menerjunkan tim untuk memverifikasi data dan menghitung jumlah pasti saluran irigasi yang mendesak untuk diperbaiki agar bisa segera dieksekusi oleh BBWS.