KARAWANG – Pemerintah Kota Bandung kembali menggulirkan strategi baru guna mengurai benang kusut persoalan sampah di Kota Kembang. Pada 26 Januari 2026, program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah atau yang akrab disapa “Gaslah” resmi diluncurkan. Program ambisius ini menargetkan pembentukan unit di 1.596 RW demi menuntaskan krisis sampah yang seolah tak pernah menemukan titik terang.

Skema Gaslah cukup sederhana di atas kertas: satu petugas dikerahkan untuk satu RW. Ribuan personel ini memikul beban berat untuk mengolah hingga 40 ton sampah saban harinya. Namun, misi utamanya jauh lebih besar, yakni menyuntikkan edukasi kepada warga agar mau memilah sampah langsung dari dapur mereka sendiri.

Meski terdengar segar, Gaslah sebenarnya adalah “pemain baru” dalam daftar panjang program sampah di Bandung. Jika menilik ke belakang, sejak era Wali Kota Dada Rosada, Ridwan Kamil, hingga almarhum Oded M. Danial, Bandung tak pernah absen melahirkan istilah-istilah program yang mentereng di telinga.

Sebut saja proyek raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Gedebage pada 2012. Kala itu, Dada Rosada membayangkan lahan 25 hektare mampu melahap 700 ton sampah per hari. Namun, begitu masa jabatannya usai, proyek tersebut menguap begitu saja. Ridwan Kamil yang menggantikannya pun nyaris tak pernah lagi menyentuh isu tersebut hingga akhirnya terlupakan.

Kang Emil—sapaan Ridwan Kamil—kemudian beralih ke teknologi biodigester dan mempopulerkan Gerakan Pungut Sampah (GPS). Sayangnya, langkah ini seringkali dinilai hanya sebagai pelengkap laporan pertanggungjawaban. Sampah tetap menggunung, dan kesadaran warga untuk memilah masih jauh dari harapan.

Tradisi penamaan program unik berlanjut ke era almarhum Oded M. Danial lewat “Kang Pisman” (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan). Program ini sempat dikawinkan dengan “Buruan Sae”, sebuah gerakan pertanian perkotaan. Sempat melandai akibat hantaman pandemi COVID-19, kini di bawah kepemimpinan Muhammad Farhan, Kang Pisman coba dihidupkan kembali dengan sokongan program Gaslah.

Namun, kendala di lapangan tetaplah klasik: ketiadaan sinkronisasi. Ganjar (37), seorang warga Coblong, menceritakan kekecewaannya. Ia mengaku sudah rajin memilah sampah di rumah, namun kerja kerasnya terasa sia-sia saat melihat petugas pengangkut kembali menyatukan sampah tersebut di truk.

“Sebenarnya bagus buat edukasi. Tapi yang bikin heran, kita sudah susah-susah milah, eh pas diangkut malah disatuin lagi sama sampah lain. Jadi rasanya percuma,” keluh Ganjar saat berbincang beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto, menyadari betul kegelisahan warga seperti Ganjar. Ia mengakui adanya masalah pada sistem pengangkutan yang masih mencampuradukkan sampah petugas resmi dan tidak resmi.

“Keluhan masyarakat itu riil. Lewat Gaslah inilah kita ingin menangani sampah langsung dari sumbernya, yaitu rumah tangga,” ujar Darto.

Data menunjukkan Bandung menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah per hari. Sebanyak 980 ton dibuang ke TPA Sarimukti, sementara 520 ton sisanya masih menjadi “pekerjaan rumah”. Dari jumlah tersebut, metode seperti Kang Pisman hingga magotisasi baru mampu menyerap 215 ton, menyisakan 305 ton sampah yang terkatung-katung setiap harinya.

Sebagai langkah darurat, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan kembali menggunakan insinerator. Padahal, pada Februari 2026, 19 titik insinerator sempat dihentikan karena tak lolos uji emisi. Darto mengklaim saat ini hanya satu unit di kawasan Rumah Deret Tamansari yang masih bermasalah, sementara 18 unit lainnya dinyatakan aman oleh Sucofindo berdasarkan ambang batas Permen LHK Nomor 70 Tahun 2016.

Kini, publik menunggu apakah Gaslah akan benar-benar menjadi solusi pamungkas, ataukah ia hanya akan menyusul nama-nama program pendahulunya yang perlahan redup dan terlupakan seiring bergantinya kursi kekuasaan.