Refleksi 30 Tahun Otonomi Daerah: Bupati Aep Tekankan Pelayanan Publik yang Inklusif bagi Warga Karawang
KARAWANG – Plaza Pemda Karawang menjadi pusat pelaksanaan apel peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 pada Senin (27/4/2026). Mengusung tema besar “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, momentum tahun ini dijadikan titik balik untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan otonomi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, yang bertindak sebagai pembina apel menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ia menyebut pemerintah daerah memiliki posisi tawar strategis dalam memastikan setiap gerak pembangunan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Komitmen Tata Kelola yang Akuntabel
Dalam arahannya, Bupati Aep mendorong seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk terus bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Pemda Karawang berkomitmen meningkatkan kualitas birokrasi yang transparan, akuntabel, dan cepat tanggap terhadap keluhan warga. Otonomi daerah harus dipandang sebagai mesin utama pembangunan yang mengedepankan asas kemanfaatan bagi publik. Sejalan dengan instruksi Presiden RI, setiap program daerah wajib menerapkan prinsip penghematan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Sinergi dan Pelayanan Tanpa Sekat
Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bupati Aep mengingatkan bahwa perjalanan tiga dekade otonomi daerah merupakan pondasi kuat untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Koordinasi antar-tingkatan pemerintahan dianggap sebagai kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks.
“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat, semakin melayani, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Karawang,” tegas Aep menutup amanatnya.
Melalui semangat OTDA ke-30 ini, seluruh jajaran pemangku kepentingan di Karawang diajak untuk meningkatkan kinerja kolektif guna menghadirkan pelayanan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah kabupaten.





Tinggalkan Balasan