KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang terus melakukan upaya serius dalam menangani isu Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 10 April 2026, tercatat sebanyak 29.181 anak masuk dalam kategori tersebut, namun progres positif mulai terlihat dengan kembalinya belasan ribu anak ke institusi pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbud) Karawang, Wawan Setiawan, memaparkan bahwa dari total angka tersebut, sebanyak 17.905 anak kini sudah berhasil kembali bersekolah.

Verifikasi Data dan Kondisi di Lapangan

Meskipun data awal dari Pusdatin yang disinkronkan dengan data kependudukan menunjukkan angka sekitar 29.000 hingga 31.000 anak, hasil verifikasi faktual di lapangan menunjukkan angka yang berbeda.

  • Hasil Verifikasi: Jumlah anak yang benar-benar masuk kategori tidak sekolah atau putus sekolah (drop out) berada di kisaran 12.000 hingga 14.000 anak.

  • Kategori ATS: Sisa anak yang belum tertangani terdiri dari 1.259 anak putus sekolah dan 10.017 anak yang memang belum pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali.

  • Faktor Utama: Masalah ekonomi diidentifikasi sebagai alasan paling dominan yang menyebabkan anak-anak di Karawang terpaksa berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan.

Alokasi Anggaran dan Kendala Penanganan

Penanganan ATS merupakan bagian dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang mencakup daya tampung, kesetaraan, dan partisipasi PAUD.

  • Anggaran Tahunan: Pemkab Karawang mengalokasikan dana sekitar Rp4,9 miliar per tahun.

  • Pemanfaatan Bantuan: Anggaran ini digunakan untuk membantu sekitar 3.000 anak setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan seragam, biaya belajar, pendidikan nonformal (Paket A, B, dan C), hingga pelatihan keterampilan.

  • Tantangan: Wawan mengakui bahwa kapasitas anggaran saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal, mengingat masih ada sekitar 8.000 hingga 9.000 anak yang belum terjangkau bantuan.

“Karena keterbatasan anggaran, penanganannya dilakukan bertahap. Harapannya ke depan anggaran bisa ditingkatkan agar cakupan penanganan ATS lebih luas,” ujar Wawan.