Protes Jalan Pantura Rusak Parah, Massa Bakar Ban dan Desak Perbaikan Segera
KARAWANG – Gelombang protes warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Sipil Karawang (KRSK) memuncak pada Senin, 2 Februari 2026. Massa menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik sepanjang Jalur Pantura Karawang untuk menyuarakan kekecewaan atas rusaknya jalan nasional yang kini dipenuhi lubang maut.
Dalam aksinya, massa sempat membakar ban bekas di tengah jalan, tepatnya di area sekitar Polsek Klari. Mereka juga membentangkan spanduk besar bertuliskan “Karawang Darurat Jalan Berlubang” sebagai bentuk sindiran keras terhadap pemerintah. Sayangnya, aksi penambalan lubang secara swadaya yang hendak dilakukan massa dibubarkan oleh aparat kepolisian setempat, sehingga aksi hanya bertahan sekitar 20 menit sebelum mereka bergeser ke wilayah Cikampek.
“Kami sempat dihalangi petugas saat mencoba menutup lubang dan menyalakan api,” ungkap Tri Prasetyo Putra Mumpuni, koordinator aksi, saat ditemui di Kantor PPK 1.1 Jawa Barat di Sukaseuri.
Tri menegaskan bahwa kondisi Jalur Pantura dari Terminal Klari hingga perbatasan Subang sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya, lubang-lubang besar di sepanjang jalur tersebut telah memakan banyak korban jiwa. “Kecelakaan terjadi hampir setiap hari. Bahkan ada pengendara motor yang sampai meninggal dunia akibat terpelanting setelah menghantam lubang,” tambahnya dengan nada geram.
Senada dengan hal tersebut, Aip Buchori, seorang warga Kotabaru, menyebutkan bahwa titik terparah berada di ruas Simpang Jomin hingga Jatisari. Kerusakan ini menurutnya tidak hanya membahayakan nyawa, tapi juga menghambat roda ekonomi dan aktivitas harian warga setempat.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengakui adanya kendala anggaran untuk menangani masalah tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Pemkab sering turun tangan menggunakan dana daerah, namun saat ini kondisi keuangan sedang tertekan akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Meski demikian, Asep mengklaim pihaknya sudah berkomunikasi dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum di Jawa Barat. “Kami terus berkoordinasi agar minimal ada penanganan darurat terlebih dahulu untuk menjamin keselamatan pengguna jalan,” tutupnya.






Tinggalkan Balasan