KARAWANG – Masyarakat di wilayah timur Karawang kini tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota untuk mengurus administrasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang secara resmi membuka operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikampek pada Rabu, 4 Februari 2026.

Peresmian ini menjadi babak baru dalam upaya percepatan pelayanan birokrasi yang lebih dekat dengan warga. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepulloh, bersama Wakil Bupati Maslani, Kepala Kemenag Karawang H. Sopyan, serta jajaran kepala dinas terkait.

Bupati Aep Syaepulloh mengungkapkan bahwa peresmian ini merupakan tahap grand opening. Sebelumnya, pemkab telah melakukan masa uji coba atau soft opening sejak Desember 2025 untuk mematangkan kesiapan fasilitas dan sistem pelayanan.

“Hari ini resmi kita buka secara total (grand opening). Setelah sempat soft opening di Desember lalu untuk kroscek kesiapan sarana, sekarang masyarakat sudah bisa langsung memanfaatkan seluruh layanan di sini,” terang Aep saat meninjau lokasi MPP di Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek.

Hadirnya MPP di wilayah Cikampek ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang melelahkan. Warga dari pelosok Jatisari, Banyusari, hingga Cilamaya yang biasanya harus menghabiskan waktu berjam-jam menuju Karawang Kota, kini punya pilihan yang jauh lebih dekat.

Menurut Aep, efisiensi waktu dan jarak menjadi prioritas utama. Ia ingin mobilitas warga dalam mengurus dokumen negara menjadi lebih ringkas dan cepat tanpa harus terbebani jarak tempuh.

Hingga saat ini, tercatat ada 15 loket pelayanan yang sudah siap melayani warga, mulai dari urusan perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan perbankan dan kepolisian.

Beberapa instansi yang sudah membuka gerainya di MPP Cikampek antara lain:

  • Layanan Sosial & Kependudukan: Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Disnakertrans.

  • Hukum & Pertanahan: Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kepolisian, dan BPN.

  • Perizinan & Infrastruktur: DPMPTSP, Bapenda, dan DPUPR.

  • Layanan Umum & Perbankan: BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, Bank BJB, serta Kementerian Agama.

Dengan integrasi belasan instansi dalam satu atap, Pemkab Karawang optimistis standar pelayanan publik ke depan akan semakin transparan, nyaman, dan jauh dari kesan rumit.