JAKARTA – Ketahanan energi nasional kini berada dalam posisi yang sangat riskan. Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang hanya cukup untuk 20 hari memicu gelombang kekhawatiran dari kalangan pengamat hingga masyarakat luas.

Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena bertepatan dengan eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, serta lonjakan konsumsi menjelang Idulfitri.

Tekanan Ganda: Minyak Dunia dan Kurs Rupiah

Indonesia saat ini menghadapi tekanan ekonomi dari dua sisi sekaligus. Harga minyak mentah dunia kembali melambung tajam pada perdagangan Senin (9/3/2026), di mana harga Brent tercatat menyentuh level US$113,68 per barel. Padahal, pada pekan terakhir Februari lalu, harga minyak masih berada di kisaran US$70,85 per barel.

Kondisi tersebut diperburuk dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang nyaris menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah ini memberikan implikasi langsung terhadap kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Potensi Pembengkakan Defisit APBN

Ekonom memperingatkan pemerintah untuk segera melakukan strategi fiskal darurat. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mensimulasikan bahwa jika harga minyak menetap di US$100 per barel dengan kurs Rp17.000, maka akan ada tambahan tekanan anggaran sebesar Rp208 triliun.

“Estimasi defisit APBN 2026 bisa membengkak menjadi sekitar Rp897,1 triliun dari target awal sebesar Rp689,1 triliun,” ungkap Josua.

Desakan Pembangunan Fasilitas Cadangan Minyak

Di tengah krisis ini, pemerintah didorong untuk serius membangun fasilitas penyimpanan minyak skala besar sebagaimana yang dilakukan oleh Jepang, China, dan negara-negara Uni Eropa yang memiliki cadangan minimal untuk 90 hari.

Menteri Bahlil menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan percepatan pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut guna memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, tantangan terbesarnya adalah kondisi APBN yang saat ini tengah terhimpit oleh kenaikan belanja subsidi energi akibat melonjaknya harga komoditas dunia.